Siapa sih yang Berhak Melakukan Constitutional Review?

Mungkin diantara kita masih banyak yang bingung mengenai Constitutional Review. Pembatasan kekuasaan di dalam paham konstitusionalisme memiliki 2 wujud, yaitu konsep negara hukum dan konsep hak hak sipil. Pahami esensi atau wujud dari kedua konsep ini. Sehingga nantinya seperti yang dikemukakan oleh Mauro Capelleti bahwa dapat terbentuk mekanisme pengawasan oleh lembaga yudisial melalui pengujian konstitusional terhadap undang undang. Berikut ini adalah 2 wujud konsep konstitusionalisme.

• Konsep negara hukum ialah hukum mengatasi kekuasaan negara. Hukum akan melakukan kontrol terhadap politik bukan sebaliknya.
• Konsep hak hak sipil adalah negara menyatakan bahwa kekuasaan negara dan warga negara dibatasi oleh konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi terhadap hak asasi manusia.

 

Di artikel ini, kami akan menjelaskan tentang siapa sih di indonesia lembaga yang berhak melakukan constitutional review. Oleh karena itu, simak artikel ini sampai habis. 

Constitutional Review dalam Dunia Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK RI) adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif (kehakiman). Tugas utama MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar (konstitusi) yaitu UUD 1945, atau yang disebut dengan wewenang melakukan constitutional review.

 

Lalu apa bedanya Constitutional Review dan Judical Review? Jika kita sedang membicarakan tentang pengujian terhadap undang undang dasar (konsitusi), maka istilah Constitutional Review lebih tepat ketimbang Judical Review. 

 

Judical Review adalah merupakan proses pengujian peraturan perundang undangan yang lebih rendah terhadap peraturan peraturan perundang undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Tugas ini biasanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Di Indonesia, mekanisme Constitutional Review atau review konstitusi hanya dilakukan melalui pengujian undang undang terhadap UUD. Dan Constitutional Review tidak memiliki wewenang dalam mekanisme gugatan konstitusional.

 

Supaya tidak terjadi hambatan tersendiri ketika dikemudian hari dalam pemenuhan hak hak dasar warga negara dalam kebebasan, maka sistemketatanegaraan dan praktik berkonstitusi di Indonesia harus dikembangkan. Pengembangkan ini bisa dilakukan dengan pembuatan peraturan baru bersama Presiden.

Demikian adalah penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi yang berhak dalam melakukan konstitusi review atau Constitutional Review. Jika ada kekurangan atau kesalahan, anda bisa menghubungi kami untuk segera ditambahi dan diperbaiki.

Review

Share this

Thanks for your claps! Subscribe to our newsletter:

Written by

Afif Mumtaz

Seorang yang sedang berusaha menikmati indahnya membaca dan terus merubah pola pikir ke yang lebih baik.